AS Keluar dari UNHRC dan UNRWA, Tuding Ada Bias Anti-Amerika
Washington, D.C. – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif
pada Selasa (4/2/2025) yang mengakhiri keterlibatan AS dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) serta Badan
Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Keputusan ini disebut sebagai respons terhadap dugaan bias anti-Amerika yang menurut Gedung Putih terjadi dalam lembaga-lembaga PBB tersebut.
Secara lebih luas, perintah eksekutif ini menyerukan peninjauan ulang keterlibatan dan pendanaan AS untuk PBB, mengingat adanya ketimpangan besar dalam kontribusi pendanaan di antara negara-negara anggota,” kata Sekretaris Staf Gedung Putih, Will Scharf, dikutip dari AFP.
Alasan AS Keluar dari UNHRC dan UNRWA
Keputusan Trump untuk menarik AS dari UNHRC dan UNRWA bukanlah langkah yang mengejutkan. Selama bertahun-tahun, Trump dan pemerintahan AS telah mengkritik lembaga-lembaga PBB ini atas dugaan:
- Ketidakadilan terhadap AS dan sekutunya, terutama Israel.
- Standar ganda dalam penegakan hak asasi manusia, di mana beberapa negara dianggap kebal dari kritik meskipun memiliki catatan buruk dalam hal HAM.
- Ketimpangan dalam kontribusi pendanaan, di mana AS merasa terlalu banyak berkontribusi dibanding negara lain.
AS sebelumnya merupakan salah satu dari 47 negara anggota UNHRC, dengan masa jabatan yang dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2025. Namun, dengan adanya perintah eksekutif ini, AS hanya akan berstatus sebagai pengamat sebelum sepenuhnya keluar.
Trump juga menilai bahwa UNHRC lebih sering menargetkan Israel dalam laporan-laporannya, tetapi jarang menindak pelanggaran HAM yang dilakukan negara-negara lain.
Dampak Keputusan Ini terhadap Politik Global
Keputusan AS untuk menarik diri dari UNHRC dan UNRWA menimbulkan dampak besar terhadap hubungan diplomatik global. Beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi antara lain:
- Meningkatkan ketegangan antara AS dan PBB, mengingat AS adalah salah satu kontributor terbesar dalam pendanaan berbagai program PBB.
- Menyulitkan akses bantuan bagi pengungsi Palestina, karena UNRWA mengandalkan dana dari negara-negara donor untuk mendukung program kemanusiaannya.
- Mengurangi pengaruh AS dalam isu hak asasi manusia, karena absennya AS dari UNHRC dapat memberi ruang lebih besar bagi negara lain dalam membentuk kebijakan global mengenai HAM.
Di sisi lain, beberapa sekutu AS seperti Israel menyambut baik langkah ini, menganggap bahwa UNHRC sering bertindak bias terhadap mereka.
Keputusan AS menuai beragam tanggapan dari komunitas internasional:
- Uni Eropa dan Kanada menyayangkan keputusan AS, mengingat peran strategis AS dalam memperjuangkan hak asasi manusia secara global.
- Sekjen PBB António Guterres menyatakan bahwa PBB akan terus berupaya menjaga independensi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia tanpa adanya intervensi politik.
- Palestina dan negara-negara Arab mengecam langkah ini, menganggapnya sebagai bentuk dukungan AS terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina.
Keputusan Donald Trump untuk menarik AS dari UNHRC dan UNRWA merupakan langkah yang mempertegas kebijakan luar negeri AS yang lebih nasionalistik dan berfokus pada kepentingan domestik. Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, langkah ini juga dikhawatirkan akan mengurangi pengaruh AS dalam isu-isu global, terutama dalam hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan.
Dengan keluarnya AS dari lembaga-lembaga ini, bagaimana masa depan kerja sama global dalam menegakkan hak asasi manusia dan memberikan bantuan kepada pengungsi? Waktu yang akan menjawab.