DPR Filipina Setujui Mosi Pemakzulan Sara Duterte
Wakil Presiden Filipina Sara Duterte terancam dimakzulkan setelah mayoritas anggota parlemen Filipina menyetujui mosi pemakzulan pada Rabu (5/2/2025). Mosi yang disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina menuduh Sara melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, tindak pidana korupsi, serta kejahatan berat lainnya.
Dokumen pemakzulan setebal 44 halaman memuat dugaan rencana pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos Jr, Ibu Negara Liza Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez. Tuduhan ini menambah ketegangan politik yang sudah memanas di Filipina, terutama menjelang pemilu paruh waktu.
Karena telah diangkat oleh lebih dari anggota DPR, atau total 215 anggota… maka mosi disetujui,” kata Romualdez, yang juga sepupu Presiden Marcos, dikutip dari kantor berita AFP.
Dengan disetujuinya mosi ini, nasib Duterte kini berada di tangan 24 senator Filipina. Untuk mencopotnya dari jabatannya, dua pertiga dari total anggota Senat harus menyetujui pemakzulan. Jika Senat memutuskan untuk melanjutkan proses ini, maka sidang pemakzulan yang lebih mendalam
akan segera digelar dalam beberapa bulan ke depan.
Pemakzulan Sara Duterte terjadi setelah tiga pengaduan dikirimkan pada Desember 2023. Putri mantan
Presiden Rodrigo Duterte itu melakukan berbagai pelanggaran, termasuk mencakup dana publik secara terang-terangan senilai jutaan dolar AS.
Pemakzulan ini juga dilakukan beberapa hari sebelum kampanye pemilu paruh waktu resmi dimulai, yang dianggap
sebagai tahap awal menuju pemilihan presiden 2028. Langkah ini dinilai sebagai salah satu strategi politik yang akan
mempengaruhi dinamika kekuasaan di Filipina dalam beberapa tahun ke depan.
DPR Filipina Setujui Mosi Pemakzulan Sara Duterte
Hubungan antara Sara Duterte dan Presiden Marcos memburuk secara drastis dalam beberapa bulan terakhir.
Aliansi politik yang dulu kuat kini berubah menjadi konflik terbuka dengan berbagai tuduhan kontroversial, termasuk ancaman pembunuhan terhadap keluarga Marcos.
Namun, sebelumnya Presiden Marcos meminta Kongres untuk tidak melanjutkan pemakzulan
Sara, yang menurutnya hanya akan mengalihkan perhatian parlemen dari tugas utamanya Meskipun demikian, upaya
Marcos untuk mencegah pemakzulan tidak membuahkan hasil karena parlemen tetap memilih untuk melanjutkan proses ini.
Sikap Pemerintah Terhadap Pemakzulan
Sekretaris Eksekutif Marcos, Lucas Bersamin, pada Senin (5/2/2025) menyatakan bahwa Kantor Kepresidenan
tidak akan ikut campur dalam proses pemakzulan ini. Hal ini menunjukkan bahwa Marcos ingin menjaga netralitasnya di tengah konflik yang berkembang di antara para elit politik Filipina.
Meskipun Marcos secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap pemakzulan Sara Duterte, beberapa analis politik berpendapat bahwa keputusan DPR Filipina untuk melanjutkan pemakzulan bisa jadi merupakan langkah strategi yang secara tidak langsung menguntungkan kubu Marcos.
Dengan menyingkirkan Duterte dari pemerintahan, Marcos dan sekutunya bisa lebih leluasa dalam mengendalikan peta politik Filipina menjelang pemilu 2028. Di sisi lain, kubu pendukung Duterte menganggap pemakzulan ini sebagai upaya untuk melibatkan oposisi sebelum pemilu mendatang.
Respons Publik dan Prediksi Ke Depan
Pemakzulan ini memicu respons beragam dari masyarakat Filipina. Beberapa kelompok pro-Duterte menggelar demonstrasi
di berbagai kota besar menolak pemakzulan ini, sementara kubu pendukung Marcos melihat ini sebagai langkah positif untuk menegakkan supremasi hukum di Filipina.
Para analis politik berpendapat bahwa jika Senat Filipina mengesahkan pemakzulan ini, maka akan terjadi perubahan
besar dalam lanskap politik negara tersebut. Jika Duterte benar-benar dicopot dari jabatannya, maka akan terjadi perombakan besar dalam struktur pemerintahan yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan dalam negeri Filipina.
Selain itu, pemakzulan ini juga bisa berdampak pada hubungan kemitraan Filipina dengan negara lain, terutama dengan
sekutu-sekutu tradisional seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Beberapa pihak meyakini bahwa pergeseran kekuatan ini dapat mempengaruhi kebijakan Filipina dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional.
Pemakzulan seorang pejabat tinggi negara seperti Wakil Presiden Sara Duterte bukan hanya masalah hukum
dan politik, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap stabilitas nasional. Konflik yang muncul akibat persaingan politik ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam negeri, terutama jika terjadi gelombang protes besar-besaran dari pendukung Duterte.
Selain itu, pemakzulan ini dapat mempengaruhi dinamika politik internal partai politik di Filipina.
Partai-partai yang memiliki oposisi kemungkinan besar akan memanfaatkan momentum ini untuk
mengkonsolidasikan kekuatan dan mencari kandidat potensial untuk pemilu presiden 2028.
Faktor Internasional dalam Pemakzulan Duterte
Sementara itu, kubu pendukung Marcos harus memastikan bahwa tindakan ini tidak berdampak negatif terhadap
pemerintahan yang sedang berjalan. Mereka harus tetap fokus pada agenda nasional dan menghindari eskalasi konflik politik yang berlebihan.
Seiring dengan berkembangnya situasi politik di Filipina, perhatian dunia juga tertuju pada proses pemakzulan ini.
Sekutu negara-negara Filipina, seperti Amerika Serikat dan Jepang, mengamati dengan cermat bagaimana peristiwa ini akan mempengaruhi hubungan mereka dengan Manila.
Di sisi lain, Tiongkok juga memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas Filipina mengingat konflik Laut Tiongkok
Selatan yang masih berlanjut. Jika pemakzulan ini memicu gejolak politik yang besar, hal ini bisa berdampak pada kebijakan luar negeri Filipina dan hubungan bilateralnya dengan negara-negara besar.
DPR Filipina secara resmi menyetujui mosi pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte dengan berbagai tuduhan serius,
termasuk pelanggaran konstitusi dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Meski mendapat penolakan dari Presiden Marcos, proses pemakzulan tetap berlanjut dan
kini berada di tangan Senat Filipina.
Dinamika politik Filipina semakin memanas menjelang pemilu 2028, dan hasil dari pemakzulan ini akan menentukan
arah politik negara ke depan. Jika Senat memutuskan untuk mencopot Duterte dari jabatannya, maka Filipina akan mengalami perubahan besar dalam kepemimpinan nasionalnya.
Namun, jika Duterte berhasil bertahan, maka akan ada potensi konflik politik yang lebih dalam.
Bagaimana keputusan akhir Senat? Akankah Duterte tetap bertahan di jabatannya, atau ini menjadi akhir
dari kiprah politiknya di Filipina? Semua mata kini muncul pada keputusan Senat dalam beberapa bulan ke depan. Apa pun hasilnya, pemakzulan ini sudah menciptakan ketegangan
besar dalam politik Filipina yang akan berdampak dalam jangka panjang.