Presiden Trump Hapus Departemen Pendidikan Berdasar Perintah Eksekutifnya
Washington, D.C. – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyusun perintah eksekutif untuk memulai proses penghapusan Departemen Pendidikan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Trump dalam memenuhi janji kampanyenya untuk mengurangi keterlibatan pemerintah federal dalam sistem pendidikan.
Menurut laporan dari CNN, Selasa (4/2/2025), dua sumber yang mengetahui rencana tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan dilakukan dalam dua tahap utama.
- Perintah Eksekutif
- Perintah ini akan menginstruksikan Menteri Pendidikan untuk menyusun rencana pengurangan Departemen Pendidikan melalui tindakan eksekutif.
- Dukungan Kongres
- Trump juga akan mendorong Kongres AS untuk meloloskan undang-undang yang secara resmi akan menghapus Departemen Pendidikan.
- Namun, langkah ini menghadapi tantangan karena keputusan akhir tetap berada di tangan legislatif.
Dalam pernyataannya pada Selasa, Trump menyebutkan bahwa ia menginginkan Menteri Pendidikan pilihannya, Linda McMahon, untuk menjalankan tugas ini.
“Saya memberi tahu Linda, ‘Linda, saya harap Anda melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengeluarkan diri dari pekerjaan’. Saya ingin dia menghapuskan Departemen Pendidikan,” ujar Trump.
Linda McMahon dan Tantangan di Kongres
Linda McMahon, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Usaha Kecil selama masa jabatan pertama Trump, kini ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan. Namun, ia belum menjalani sidang konfirmasi untuk jabatan barunya ini.
Upaya untuk menghapus atau menggabungkan Departemen Pendidikan bukanlah hal baru dalam politik AS. Selama masa jabatan pertama Trump, ia pernah mengusulkan penggabungan Departemen Pendidikan dan Tenaga Kerja menjadi satu lembaga federal. Namun, meskipun saat itu Partai Republik mengendalikan Senat dan DPR, usulan tersebut tidak berhasil mendapatkan persetujuan.
Departemen Pendidikan Jadi Sasaran Departemen Efisiensi Pemerintah
Selain upaya penghapusan, Departemen Pendidikan juga menjadi target dari Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh Elon Musk. Puluhan karyawan di Departemen Pendidikan telah ditempatkan pada cuti administratif berbayar, sebagai bagian dari strategi pemerintahan Trump untuk menghapus pegawai federal yang terlibat dalam program keragaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas (DEIA).
Di jalur kampanye, Trump kerap menyebut Departemen Pendidikan sebagai simbol ekspansi pemerintah federal yang berlebihan dan mengaitkannya dengan berbagai perang budaya yang terjadi di Amerika Serikat.
Langkah Donald Trump untuk menghapus Departemen Pendidikan AS merupakan salah satu kebijakan besar yang diusung dalam periode kepemimpinannya. Dengan strategi yang mencakup perintah eksekutif dan dorongan legislasi, upaya ini menghadapi tantangan besar, terutama dari Kongres.
Meskipun langkah serupa pernah gagal di masa lalu, pemerintahan Trump tetap bertekad untuk menjalankan rencana ini. Dengan keterlibatan Elon Musk dalam efisiensi pemerintahan, masa depan Departemen Pendidikan AS masih menjadi tanda tanya besar di tengah dinamika politik saat ini.