Mantan Menteri Singapura Dipenjara Akan Jalani Sisa Hukuman sebagai Tahanan Rumah
Mantan Menteri Transportasi Singapura, S Iswaran, yang sebelumnya divonis hukuman penjara akibat menerima
gratifikasi dan menghalangi proses hukum, kini menjalani sisa hukumannya dalam skema tahanan rumah.
Lembaga Pemasyarakatan Singapura mengumumkan keputusan ini pada Jumat (7/2/2025), setelah menilai Iswaran memenuhi syarat untuk program tersebut.
Keputusan ini menjadi sorotan publik karena Iswaran merupakan pejabat kabinet pertama dalam sejarah
Singapura yang dipenjara atas kasus korupsi. Negara yang dikenal memiliki pemerintahan transparan ini kini
menghadapi tantangan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pejabat tinggi mereka.
Kasus Korupsi yang Menjerat S Iswaran
Iswaran, yang pernah menjabat sebagai Menteri Transportasi, dijatuhi hukuman satu tahun penjara setelah terbukti
menerima gratifikasi lebih dari 300.000 dolar AS dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam sektor transportasi.
Selain itu, ia juga dinyatakan bersalah karena menghalangi jalannya investigasi terhadap dirinya.
Proses penyelidikan menunjukkan bahwa hadiah tersebut diberikan oleh beberapa perusahaan yang memiliki
hubungan langsung dengan proyek-proyek transportasi di bawah kebijakan kementeriannya. Kejadian ini mengguncang publik
karena selama ini Singapura dikenal dengan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi.
Baca juga : AS Akan Tutup USAID, Ini Alasan Elon Musk
Setelah serangkaian persidangan yang menarik perhatian luas, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis kepada Iswaran,
yang kemudian mulai menjalani masa tahanannya pada akhir tahun lalu.
Skema Tahanan Rumah untuk Narapidana Risiko Rendah
Setelah menjalani empat bulan masa hukuman di penjara, Iswaran dinyatakan layak mengikuti
program tahanan rumah yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Singapura bagi narapidana berisiko rendah.
Beberapa persyaratan utama untuk mendapatkan tahanan rumah di antaranya:
- Telah menjalani minimal 14 hari masa tahanan jika hukuman lebih dari empat minggu.
- Tidak memiliki catatan pelanggaran selama di dalam penjara.
- Memiliki risiko rendah untuk mengulangi pelanggaran yang sama.
- Mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dalam rehabilitasi.
Dalam sisa delapan bulan masa hukumannya, Iswaran wajib mematuhi berbagai ketentuan tahanan rumah, termasuk:
- Pemantauan elektronik melalui gelang pemantau.
- Penerapan jam malam yang harus dipatuhi.
- Kewajiban mengikuti sesi konseling sebagai bagian dari rehabilitasi.
Reaksi Publik terhadap Keputusan Ini
Keputusan untuk memberikan Iswaran status tahanan rumah memicu beragam reaksi dari masyarakat Singapura.
Sebagian mendukung langkah ini dengan alasan bahwa tahanan rumah masih tetap memberikan pengawasan ketat terhadapnya. Namun, sebagian lainnya mengkritik keputusan ini sebagai bentuk perlakuan istimewa bagi pejabat tinggi.
Beberapa warga mempertanyakan apakah tahanan rumah cukup memberikan efek jera terhadap tindak pidana korupsi di kalangan pejabat publik.
Banyak yang berpendapat bahwa hukuman yang lebih berat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.
Di sisi lain, pakar hukum menjelaskan bahwa skema tahanan rumah telah lama diterapkan di Singapura bagi narapidana dengan tingkat risiko rendah.
Oleh karena itu, meskipun keputusan ini kontroversial, skema ini tetap berada dalam jalur hukum yang berlaku.
Karier dan Jatuhnya Iswaran dari Dunia Politik
S Iswaran memiliki rekam jejak panjang di dunia politik Singapura, mengabdi sebagai anggota kabinet selama lebih dari 13 tahun.
Ia pernah memegang berbagai portofolio strategis di bidang perdagangan, komunikasi, dan transportasi.
Dikenal sebagai salah satu pejabat yang berperan penting dalam pengembangan infrastruktur transportasi modern, kasus korupsi yang menjeratnya menjadi pukulan besar bagi reputasi pemerintah. Kepercayaan publik terhadap pejabat negara pun dipertaruhkan akibat skandal ini.
Mantan Menteri Singapura Dipenjara Akan Jalani Sisa Hukuman sebagai Tahanan Rumah
Kasus ini menjadi pengingat keras bagi pejabat publik bahwa Singapura tidak mentoleransi korupsi, meskipun melibatkan pejabat tinggi. Negara ini selama ini dikenal memiliki kebijakan tegas dalam menindak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Pemerintah Singapura juga telah menegaskan bahwa sistem hukum mereka berlaku tanpa pandang bulu dan kasus Iswaran menjadi contoh nyata bahwa siapa pun dapat diproses hukum jika melanggar aturan.
Seiring dengan skandal ini, diharapkan akan ada pengetatan regulasi terkait pengawasan pejabat publik, terutama dalam hal pengadaan proyek dan transparansi anggaran. Pengawasan lebih ketat terhadap kebijakan dan aktivitas pejabat akan menjadi agenda utama pemerintah untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
Kasus korupsi yang menjerat S Iswaran menjadi salah satu skandal politik terbesar di Singapura dalam beberapa tahun terakhir.
Meskipun telah menjalani masa tahanan di dalam penjara, keputusan untuk mengizinkannya menyelesaikan sisa hukumannya sebagai tahanan rumah masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Dampak Kasus Ini terhadap Pemerintahan Singapura
Dengan pengawasan ketat, jam malam, serta kewajiban mengikuti sesi konseling, pemerintah berharap skema tahanan
rumah tetap dapat memastikan proses rehabilitasi yang efektif bagi Iswaran. Keputusan ini juga menjadi cerminan dari sistem hukum Singapura yang tetap tegas tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi narapidana berisiko rendah.
Ke depan, pemerintah Singapura dipastikan akan memperketat aturan dan pengawasan terhadap pejabat publik untuk
mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa integritas adalah hal yang tidak bisa dikompromikan dalam pemerintahan yang transparan dan bersih.
Dia telah dinilai cocok untuk ditempatkan dalam skema tersebut, karena dia berisiko rendah untuk kembali melakukan pelanggaran, tidak melakukan pelanggaran institusional apapun selama di penjara, dan memiliki dukungan keluarga yang kuat,” kata pihak Lapas Singapura.
Menurut pernyataan tersebut, narapidana yang memenuhi syarat dipertimbangkan untuk ditahan di rumah
ketika mereka telah menjalani setidaknya 14 hari dari masa hukuman penjara yang berdurasi lebih dari empat minggu. Iswaran pernah menjadi anggota kabinet
Singapura selama 13 tahun dan pernah memegang portofolio di perdagangan, komunikasi dan transportasi.
Dia mengaku bersalah tahun lalu atas empat tuduhan menerima hadiah yang tidak patut senilai lebih dari 300.000, dan satu tuduhan menghalangi proses hukum.