Tak Setuju Gencatan Senjata, Menteri Israel Ancam Gulingkan Netanyahu
Jakarta, – Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengancam akan menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika
Jalur Gaza tidak dikuasai sepenuhnya oleh Israel. Ancaman ini menjadi bentuk penolakan keras terhadap keputusan Netanyahu yang menyepakati gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza, yang resmi berlaku mulai Minggu (19/1).
Smotrich, seorang politisi sayap kanan, menyebut keputusan gencatan senjata sebagai kesalahan serius.
Ia juga menilai bahwa langkah tersebut menunjukkan penyerahan diri Israel terhadap Hamas.
“Israel harus menguasai Gaza dan mendirikan pemerintahan militer sementara di sana. Tidak ada cara lain untuk mengalahkan Hamas,” ujar Smotrich kepada Army Radio, seperti dikutip Anadolu Agency.
“Saya akan mengambil alih pemerintahan jika tidak ada langkah tegas untuk menguasai Jalur Gaza sepenuhnya dan membentuk pemerintahan di sana,” tambahnya.
Gencatan Senjata dan Respon Menteri Lainnya
Sikap serupa juga datang dari Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, yang mengundurkan diri
dari jabatannya setelah pemerintah Netanyahu menyetujui gencatan senjata. Ben Gvir bahkan mengumumkan bahwa partainya, Jewish Power, keluar dari koalisi pemerintahan sebagai bentuk penolakan tegas terhadap kesepakatan tersebut.
Dalam pernyataannya, Ben Gvir menyebut gencatan senjata sebagai “skandal” yang hanya akan memperkuat Hamas di Gaza. Partainya menggambarkan keputusan itu sebagai bentuk “penyerahan diri kepada Hamas”.
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Minggu pagi waktu setempat, setelah sempat tertunda selama tiga jam. Awalnya, gencatan senjata dijadwalkan dimulai pukul 08.15 waktu setempat. Namun, dalam periode penundaan itu, Israel masih melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza.
Pembebasan Sandera dan Dampak Gencatan Senjata
Gencatan senjata ini sekaligus mengakhiri serangan Israel yang telah berlangsung sejak Oktober 2023. Sebagai bagian dari kesepakatan,
Hamas menyerahkan tiga warga Israel yang sebelumnya disandera kepada Palang Merah Internasional. Di sisi lain, Israel membebaskan 90 tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan.
Meskipun langkah ini memberikan harapan untuk meredakan ketegangan, perpecahan dalam pemerintahan Israel menunjukkan
bahwa situasi politik di negara tersebut tetap tidak stabil. Smotrich dan Ben Gvir merupakan bagian dari blok sayap kanan yang sebelumnya mendukung Netanyahu, namun kini mempertanyakan langkahnya yang dianggap terlalu lunak terhadap Hamas.
Dalam pernyataan tambahan, Smotrich menegaskan bahwa Israel perlu mengambil langkah yang lebih agresif untuk memastikan keamanan jangka panjang dan mencegah Hamas mendapatkan kekuatan lebih besar di masa depan. “Kami tidak bisa membiarkan Hamas memanfaatkan kesepakatan ini untuk memperkuat diri,” katanya.
Dengan adanya ancaman politik dari koalisi sayap kanan, Netanyahu dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga stabilitas pemerintahannya.
Gencatan senjata yang disepakati mungkin berhasil menghentikan pertempuran sementara, tetapi konflik internal di pemerintahan Israel dapat menjadi penghalang dalam mencapai solusi damai jangka panjang